JAKARTA — Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop UKM) Ferry Juliantono menegaskan pentingnya penggunaan basis data yang akurat dalam merumuskan dan menjalankan program pengentasan kemiskinan di desa.
“Kita membutuhkan basis data desa yang benar-benar akurat untuk digunakan dalam mengambil keputusan,” kata Ferry dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Menurut Ferry, data yang presisi merupakan elemen vital dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif di wilayah perdesaan.
Ia menyoroti salah satu inovasi berupa aplikasi Data Desa Presisi (DDP), yang mampu memotret kondisi desa secara menyeluruh, mulai dari potensi wilayah, demografi, hingga profil sosial masyarakat. Aplikasi ini dikembangkan dengan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan sistem digital terintegrasi.
Ferry menilai, data yang dihasilkan oleh DDP sangat layak dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan, khususnya oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Ke depan, Kementerian Koperasi dan UKM siap memperkuat kolaborasi dengan BP Taskin guna mendorong pendataan yang lebih akurat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Kita ingin punya semangat yang sama untuk membangun data yang presisi karena kita sama-sama ingin mengurangi kemiskinan, bahkan bisa menghilangkannya,” ujar Ferry.
Senada, Wakil Kepala I BP Taskin Nanik S. Deyang menyambut baik upaya kolaboratif untuk validasi data, terutama dalam mendeteksi dan memetakan penduduk miskin di Indonesia. Menurutnya, keterlibatan kalangan akademisi menjadi penting untuk menjaga akurasi dan obyektivitas data.
Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Pembangunan IPB sekaligus penggagas DDP, Prof. Sofyan Sjaf, menjelaskan bahwa pendekatan DDP bersifat partisipatif dan berbasis ilmiah, dengan dukungan teknologi drone, AI, dan enumerator dari kalangan pemuda desa.
“Data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup objek fisik seperti bangunan, tetapi juga subjek sosial, termasuk dinamika kehidupan penduduk desa,” ujarnya.
Hingga kini, DDP telah diterapkan di 16 provinsi, 38 kabupaten/kota, dan mencakup lebih dari 1.200 desa di Indonesia.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan.[]