JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengoptimalkan penerimaan daerah melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagai salah satu upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global.
Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta Barat, Rusdian Permana, menyatakan bahwa PBJT merupakan sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan kota.
“Kalau Jakarta ingin menjadi kota global, salah satu syaratnya adalah kemampuan daerah dalam mengelola PAD secara optimal. PBJT berperan besar dalam hal itu,” kata Rusdian di Jakarta, Kamis (7/8).
Penerapan PBJT merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui undang-undang tersebut, seluruh pemerintah daerah wajib menyusun regulasi turunan berupa peraturan daerah (Perda) dalam waktu dua tahun.
Pemprov DKI Jakarta telah merespons aturan tersebut dengan menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang salah satunya mengatur tentang PBJT.
Rusdian menjelaskan bahwa PBJT dikenakan kepada konsumen akhir, sementara pelaku usaha hanya berperan sebagai pemungut pajak. “Pajak pusat dikenakan kepada pelaku usaha, sedangkan pajak daerah ditanggung konsumen akhir. Jadi tidak perlu dikhawatirkan akan memberatkan pengusaha,” jelasnya.
Contohnya adalah tambahan pajak 10 persen pada makanan dan minuman di restoran yang dibayar langsung oleh konsumen.
PBJT sendiri mencakup lima jenis objek pajak, yaitu:
- Makanan dan/atau minuman,
- Tenaga listrik,
- Jasa perhotelan,
- Jasa parkir, serta
- Jasa kesenian dan hiburan.
Dengan adanya PBJT, kata Rusdian, Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan, mulai dari infrastruktur, kualitas hidup, hingga pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat.
“PBJT tidak merugikan pelaku usaha, justru masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Fasilitas umum makin lengkap dan ruang terbuka hijau terus bertambah,” ujarnya.
Ia pun berharap melalui optimalisasi pendapatan daerah, Jakarta benar-benar bisa terwujud sebagai kota global dengan layanan publik yang modern dan inklusif.[]