JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan bahwa pendelegasian pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2025 dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tidak mengurangi makna prosesi tersebut.

“Sama saja, ini pendelegasian. Yang penting pengukuhan dilakukan atas nama negara,” kata Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Prakoso, usai menghadiri pengukuhan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (16/8).

Ia menjelaskan seluruh calon Paskibraka telah menjalani pelatihan intensif hampir satu bulan di Cibubur, Jakarta Timur, termasuk dua kali gladi kotor dan satu kali gladi bersih. 

Dengan persiapan tersebut, 38 putra dan 38 putri perwakilan dari 38 provinsi diyakini siap menjalankan tugas pada upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Menurut Prakoso, ke-76 anggota Paskibraka akan dibagi dalam dua formasi, masing-masing bertugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).

Hal senada disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Ia menilai wajar jika Presiden mendelegasikan prosesi pengukuhan kepada Mensesneg. 

“Tidak ada persoalan. Presiden memang sudah mendelegasikan, jadi tidak masalah,” ujarnya.

Yudian memastikan seluruh persiapan untuk upacara 17 Agustus telah dilakukan secara maksimal. 

“Mudah-mudahan besok tidak ada hambatan dan berjalan sesuai rencana,” tambahnya.

Dalam prosesi tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi resmi mengukuhkan 76 putra-putri terbaik bangsa sebagai Paskibraka Nasional 2025. 

Hadir pula Ketua Dewan Pembina BPIP Megawati Soekarnoputri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro.[]