JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Budi Arie Setiadi, mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp5,98 triliun untuk tahun anggaran 2025. Usulan tersebut menuai sorotan karena sebagian besar dana dialokasikan untuk kegiatan pelatihan dalam program koperasi desa.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI yang digelar di Gedung DPR RI pada Rabu (9/7/2025), Budi Arie menjelaskan bahwa anggaran tambahan itu ditujukan untuk mendukung program strategis pemerintah dalam pembentukan dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Modern Produktif (KDKMP).

“Kami mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 dengan rincian dukungan manajemen sebesar Rp340 miliar dan program perkoperasian sebesar Rp5,64 triliun,” ungkap Ketua Umum Projo tersebut.

Ia merinci, usulan tambahan tersebut terdiri dari skema reguler sebesar Rp1,2 triliun dan dekonsentrasi Rp4,78 triliun. Jika disetujui, maka total anggaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun depan akan menembus angka Rp6,45 triliun.

Tambahan anggaran ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan, yang menjadi agenda prioritas pemerintah dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Dana tersebut akan digunakan untuk:

Penyusunan model bisnis koperasi modern,

Pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi,

Pelatihan dan pendampingan sumber daya manusia koperasi.

“Kami ingin koperasi desa ini menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dari bawah,” tegas Budi Arie dalam rapat tersebut.

Tak hanya untuk 2025, Kemenkop UKM juga telah mengusulkan anggaran sebesar Rp7,85 triliun untuk tahun anggaran 2026. Jumlah ini jauh melampaui pagu indikatif yang hanya Rp311,73 miliar.

Untuk tahun 2026, rinciannya mencakup:

Rp514,13 miliar untuk dukungan operasional,

Rp7,34 triliun untuk program penguatan koperasi.

Fokus utama penggunaan anggaran itu adalah:

Digitalisasi koperasi,

Penguatan manajemen koperasi berbasis data,

Pelatihan SDM koperasi,

Monitoring dan evaluasi terhadap keberlanjutan 80.000 KDKMP.

“Transformasi koperasi tidak bisa dilakukan setengah hati. Diperlukan investasi besar untuk menciptakan dampak besar pula,” tutup Budi Arie.[]