Jakarta, 30 Mei 2025 - Presiden Prabowo Subianto dinilai membawa arah baru dalam diplomasi Indonesia lewat sikap tegasnya terhadap konflik Palestina-Israel.
Pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menyatakan bahwa pendekatan Presiden Prabowo bukan sekadar retorika politik, melainkan strategi nyata yang sejalan dengan prinsip dasar negara dan konstitusi.
“Sikap Presiden Prabowo bukan bentuk kompromi, tapi strategi bargaining power yang kuat,” ujar Hikmahanto dalam program Beritasatu Utama yang dipantau melalui YouTube Beritasatu, Jumat (30/5).
Ia menjelaskan bahwa di tengah tren normalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara mayoritas Muslim, Indonesia tetap konsisten memegang prinsip bahwa pengakuan terhadap Israel hanya dapat diberikan jika Palestina telah merdeka.
“Israel sangat ingin membuka hubungan dengan Indonesia. Presiden Prabowo memanfaatkan posisi strategis ini untuk menekan Israel agar memberikan hak kemerdekaan bagi Palestina,” katanya.
Hikmahanto menegaskan bahwa konflik Israel-Palestina bukan persoalan agama, melainkan soal penguasaan tanah secara tidak sah.
“Ini bukan tentang Yahudi, Islam, atau Kristen. Ini menyangkut pengambilalihan tanah secara ilegal oleh Israel,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat dari tiga agama tersebut sejatinya hidup berdampingan baik di Palestina maupun di Israel. Oleh karena itu, menurutnya, penyelesaian konflik harus dilandaskan pada hukum internasional, bukan pada sentimen agama.
Sikap Presiden Prabowo, kata Hikmahanto, juga sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Presiden membuka peluang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, namun dengan syarat mutlak: pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina terlebih dahulu.
“Kalau Belanda saja butuh waktu lama untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, maka Israel pun harus melakukan hal yang sama terhadap Palestina,” ucapnya, membandingkan perjuangan diplomatik Indonesia di masa lalu dengan kondisi Palestina saat ini.
Lebih lanjut, Hikmahanto juga menyebut bahwa kelompok Hamas telah menunjukkan kesediaan untuk menerima solusi dua negara (two-state solution), yang sebelumnya dianggap sebagai hambatan dalam proses perdamaian. Karena itu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak bersikap lebih ekstrem daripada para pihak yang terlibat langsung dalam konflik.
Sikap Indonesia dinilai semakin relevan di tengah menguatnya gelombang dukungan internasional terhadap pengakuan negara Palestina. Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah lebih dulu mengakui kemerdekaan Palestina, sementara negara-negara besar seperti Prancis dan Inggris diperkirakan akan segera menyusul.
