SITUBONDO – Polemik soal pelayanan kesehatan di Kabupaten Situbondo memanas. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Situbondo membantah keras pernyataan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang menyebut ada warga miskin terpaksa menjual sapi, kambing, hingga berutang kepada rentenir demi mendapatkan layanan kesehatan.
Anggota Komisi IV DPRD Situbondo dari Fraksi PPP, Nuril Hashina, menegaskan tudingan tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menurut politisi muda ini, masyarakat Situbondo telah dilindungi melalui program Universal Health Coverage (UHC) atau Berobat Tanpa Batas (Berantas) yang menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan.
"Kalau dikatakan masyarakat sampai menjual aset untuk menikmati fasilitas kesehatan saya kira itu tidak benar, karena Berantas ini program untuk masyarakat, pelayanannya tetap di kelas 3 tetapi tidak ada batas biaya maksimal. Jadi mau berapapun ditanggung BPJS," kata Nuril saat dihubungi, Senin (6/7/2026).
Ia menjelaskan, Situbondo termasuk daerah yang berkomitmen menjalankan program UHC dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Situbondo ini sudah mengikuti program UHC atau Berantas. Meskipun ini program nasional, tetapi tidak semua daerah bisa mengikuti program UHC atau Berantas ini," ujarnya.
Nuril juga membeberkan data pemanfaatan program Berantas di RSUD Abdoer Rahem Situbondo. Berdasarkan data Januari hingga Mei 2026, sebanyak 85,21 persen pelayanan rumah sakit menggunakan program Berantas, sedangkan pasien umum hanya 14,79 persen dari total kunjungan.
Menurutnya, tingginya angka tersebut menjadi bukti bahwa mayoritas masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
"Program Berantas ini sangat dimanfaatkan betul oleh masyarakat Situbondo. Dari Januari sampai Mei 2026, sebanyak 85,21 persen seluruh pelayanan rumah sakit menggunakan Berantas, sedangkan pasien umum hanya 14,79 persen," katanya.
Pernyataan Nuril merupakan respons terhadap pandangan umum Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRD Situbondo pada 2 Juli 2026.
Saat itu anggota Fraksi PDIP, Ningsih, menyampaikan masih ditemukan warga miskin yang rela menjual sapi, kambing, bahkan meminjam uang kepada rentenir agar memperoleh pelayanan kesehatan yang dinilai lebih baik.
"Tidak sedikit kami mendapati masyarakat miskin terpaksa menjadi orang kaya baru mendapat pelayanan yang bagus, karena mereka lebih memilih menjual sapi, menjual kambing, berhutang kepada rentenir untuk membayar sebuah pelayanan yang lebih baik," ujar Ningsih dalam rapat paripurna.
Perbedaan pandangan kedua fraksi tersebut memunculkan perdebatan mengenai kondisi pelayanan kesehatan di Situbondo.
Di satu sisi, PDIP menyoroti dugaan masih adanya hambatan yang dialami warga miskin, sementara PPP menilai program Berantas telah berjalan efektif dan menjadi bukti bahwa akses layanan kesehatan bagi masyarakat sudah terjamin.[]
